Pidato Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor
Dalam Pembukaan Konbes XIX GP Ansor dan Pra-Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), &
Peluncuran Buku Keuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni Keuangan & Konbes Gerakan Pemuda Ansor
Jakarta, 10 Oktober 2014
Assalamu’alaikum Wr Wb
Terimakasih atas kehadirannya dalam Pembukaan Konbes XIX GP Ansor dan Pra Muktamar XXXIII NU yang akan dilaksanakan di PP. Al-Hikamussalafiyah Cipulus Wanayasa Purwakarta Jawa Barat. Acara ini juga sekaligus dirangkai dengan peluncuran Buku “Keuangan Inklusif; Membongkar Hegemoni Keuangan, Peranan KUR dalam Mengentaskan Kemiskinan dan menekan Pengangguran.
Konbes merupakan forum konstitusial organisasi pada tengah periode kepengerusan pimpinan pusat gerakan pemuda Ansor, sebelum pelaksanaan Kongres lima tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016.
Konbes merupakan forum mengevaluasi pilihan gerakan dakwah yang dilakukan dan mengkonsolidasi berbagai unit layanan organisasi agar lebih fokus terarah dan tepat sasaran. Lebih-lebih menjelang Muktamar NU ke-33 yang akan dilaksanakan pada April 2015.
Forum Pra Muktamar ini, akan menjadi sarana anak muda NU melakukan refleksi gerakan dan menyusun agenda-agenda besar keumatan dalam rangka redesign dan rekonstruksi gerakan kultural NU diberbagai bidang, sejalan dengan arus pola perubahan masyarakat yang mau tidak mau membutuhkan transformasi internal dalam diri jamiyah dan jamaah NU.
Forum ini akan diikuti oleh seluruh Pengurus Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah se-Indonesia, beberapa Pimpinan Cabang percontohan dan unit-unit layanan organisasi; seperti Induk Koperasi Jasa Keuangan Syariah/ BMT, Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan yang dimiliki oleh Ansor dan para kiai-kiai muda pengasuh pondok pesantren.
Bapak-Ibu, hadirin yang kami hormati,
Sejak Kelahirannya pada tahun 1934, GP Ansor tidak pernah putus asa dalam menggelorakan dan mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap ini bukan bentuk dari fanatisme buta melainkan kesadaran yang tumbuh dalam sublimasi nilai yang melekat antara dimensi ke-Indonesiaan dan ke-Islaman yang melekat dalam setiap kader. Pengorbanan para pejuang kemerdekaan, tidak boleh disia-siakan. Oleh karena itu, segala upaya mengganti bentuk NKRI menjadi bentuk lain, entah itu khilafah Islamiyah, atau gerakan separatisme tidak boleh dibiarkan terjadi di Republik ini.
Selain itu, komitmen kader GP Ansor terhadap NKRI juga dilandasi oleh kesadaran eksistensial sebagai orang Indonesia yang beragama Islam, bukan sebagai orang Islam yang kebetulan berada di Indonesia. Kesadaran sebagai orang Indonesia yang beragama Islam membawa kita pada pemahaman bahwa kita tidak pernah akan rela Negara Indonesia terpecah belah, tercabik-cabik oleh gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam.
Setelah bangunan ideologis terbangun, tugas selanjutnya adalah memastikan masyarakat Indonesia terjamin kesejahteraannya, sebagaimana tujuan negara Republik Indonesia. Hal ini sangat penting, karena seringkali urusan ideologis dikalahkan oleh kebutuhan biologis. Jangan sampai ada warga Indonesia yang dengan terpaksa menukar loyalitasnya kepada NKRI dengan sesuap nasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
Jalan untuk memastikan kesejahteraan ini tidak lain adalah pembangunan. Yang ingin kami garis bawahi dalam kesempatan ini adalah, visi mewujudkan keuangan inklusif tidak kalah strategisnya dengan pembangunan di sektor pendidikan, infrastruktur, energi dan sumber daya terbarukan, ekonomi kreatif dan sebagainya.
Keuangan inklusif dapat menjadi penggerak dari sektor ekonomi di masyarakat basis, sekaligus dapat menjamin terciptanya pemerataan manfaat ekonomi. Kami melihat bahwa kesenjangan sosial yang saat ini masih sangat ekstrim antara masyarakat kota-dengan desa, antara kaum elit dengan kawula alit, terjadi karena sektor keuangan masih merupakan barang mewah bagi masyarakat kebanyakan, sektor keuangan masih bersifat elitis dan cenderung selfish.
Dalam konteks inilah, financial inclusion harus menjadi kesadaran bersama dari elemen masyarakat, pelaku industri keuangan, pemerintah dan lembaga pengawas industri keuangan.
Bapak-Ibu, hadirin saudara yang kami hormati,
GP Ansor bersama IFIS sudah melakukan berbagai program aksi untuk mengkonsolidasikan potensi-potensi Ulama/Kyai muda dengan memperkenalkan sektor keuangan. Salah satunya dengan memulai upaya memasukkan materi muatan sektor keuangan ke dalam kurikulum/pembelajaran santri di pondok pesantren.
Ke depan, kami akan terus mengembangkan terobosan-terobosan kreatif dalam upaya mewujudkan financial inclusion di tanah air. Kami menyadari sepenuhnya bahwa apa yang kami lakukan, tidak berarti apa-apa tanpa adanya dukungan dan sinergi dari seluruh stake holder di sektor keuangan.
Bapak, Ibu, Saudara yang kami Hormati,
Sebagai penutup, mari kita berdo’a agar kegaduhan yang ditimbulkan oleh elit-elit politik di parlemen, dapat segera berakhir. Kita sangat berharap muncul sikap kenegarawanan dari elit-elit politik, sehingga drama pengesahan UU Pilkada oleh DPRD, kericuhan dalam pemilihan pimpinan DPR dan lain-lain tidak terjadi lagi di panggung politik bangsa ini. Sebagai bangsa dengan budaya timur, demokrasi di negeri ini seharusnya berjalan dengan santun dan kerendah-hatian. Demokrasi tidak seharusnya menjadi alat untuk balas dendam.
Kita sudah mempunyai pengalaman panjang terhadap relasi eksekutif-legislatif. Kita sampai pada kesimpulan bahwa executive heavy maupun legislative heavy sama-sama tidak baik bagi Bangsa ini. Bukan heavy di salah satu lembaga yang kita butuhkan, karena demokrasi mensyaratkan adanya balance of power, mensyaratkan adanya keseimbangan hubungan antar pilar-pilar demokrasi.
Relasi lembaga legislatif-eksekutif-yudikatif harus berjalan seimbang. Tidak boleh ada tirani oleh salah satu pilar demokrasi atas pilar demokrasi lainnya, karena tirani hanya akan menjadi bencana bagi Bangsa ini. Tirani merupakan pintu terjadinya kesewenang-wenangan, penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi (power tends to corrupts, and absolute power corrupts absolutely).
Tirani legislative akan berujung pada pemanfaatan DPR sebagai “the site of power struggle” bagi segala kepentingan partai politik. Loyalitas anggota dewan kepada pimpinan partai politik menjadi jauh lebih tinggi ketimbang loyalitas kepada konstituen. Jika sudah demikian, jika anggota dewan sudah lupa pada rakyatnya, maka tepatlah sebuah iklan yang berbunyi “sudah duduk, lupa berdiri, sesudah duduk lupa akan janji-janji”.
Legislative heavy juga mengakibatkan hampir tidak adanya kebijakan eksekutif yang tidak dapat diintervensi oleh legislatif. Untuk menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara, hanya satu yang boleh memiliki kekuasaan dan kedaulatan penuh di negara ini, yaitu RAKYAT (people power).
Oleh karena itu, sebagai elemen masyarakat sipil, Gerakan Pemuda Ansor berkomitmen untuk menjamin agar demokrasi berjalan dalam jalur yang benar, agar institusi demokrasi menjadi alat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Masa depan Bangsa Indonesia terlalu berharga untuk kita pertaruhkan.
Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Thoriq
Wassalamu’alaikum Wr Wb
H. Nusron Wahid
Ketua Umum
Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor
