Sebagai dampak dari krisis ekonomi dunia yang terus berlangsung, mulai terjadi kontraksi dalam ekonomi nasional. Dampak riil yang langsung dirasakan oleh masyarakat adalah makin banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di tanah air, akibat roda perekonomian yang tidak berjalan. Delapan hal berikut perlu dipertimbangkan dalam mengamankan ekonomi nasional khususnya menjelang Pemilu 2009.
1. Pemerintah perlu mencermati penggunaan dana stimulus Rp 73,3 triliun agar hasilnya efektif dan terukur. Sekitar 14 persen dari dana stimulus atau Rp 12,2 triliun akan dialokasikan bagi pengembangan ekonomi rakyat, khususnya masyarakat perdesaan dan bidang pertanian, karena sector tersebut menyerap sedikitnya 40 persen tenaga kerja yang berarti sangat signifikan dalam meredam ledakan pengangguran dan kemiskinan. Namun demikian, dari pengalaman beberapa daerah ditemukan bahwa dana belanja pembangunan yang berasal dari APBN selama ini ternyata tidak dimanfaatkan maksimal karena buruknya perencanaan. Oleh karenanya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu dilakukan secara lebih ketat.
2. Dalam rangka mendukung poin pertama, pemerintah melalui Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menerapkan sanksi bagi daerah yang gagal memanfaatkan dana stimulus, misalnya dengan melakukan pemotongan anggaran bagi tahun berikutnya. Dengan persiapan matang, diharapkan dana stimulus dapat dialokasikan tepat waktu dan tepat sasaran. Hal ini penting guna menjawab dugaan seperti yang dilontarkan oleh beberapa kalangan (kelompok oposisi) terhadap bias antara kepentingan penyelamatan ekonomi nasional dengan kepentingan politis pemerintah dalam mencari popularitas menjelang pemilu.
3. Sebagai dampak krisis global yang terus berlanjut membawa implikasi pada gelombang PHK dalam Maret 2009. Salah satu penyebabnya adalah banyak kontrak ekspor yang jatuh tempo dan ditandatangani pada bulan Maret 2009, khususnya pada industri garmen dan sepatu. Kemungkinan besar angka pemutusan hubungan kerja pada kedua sector tersebut akan meningkat pada akhir bulan Maret. Pemerintah perlu menyikapi agar tidak terjadi gejolak social dengan segera mengantisipasi dengan menerapkan skema insentif yang berasal adri stimulus fiscal. Depnakertrans, Depdag, menkop dan UKN, dan meneg BUMN (untuk KUR) perlu saling berkoordinasi, mengingat masing-masing departemen tersebut mendapatkan kucuran dana stimulus adri pemerintah.
4. Pemerintah perlu memperhatikan laju inflasi pada bulan Maret. Rendahnya tekanan inflasi pada februari terutama disebabkan oleh ekspektasi inflasi yang membaik didukung oleh baiknya pasokan dan distribusi bahan makanan pokok dan bahan bakar. Oleh karena itu, pemerintah melalui instansi terkait (Bulog dan pertamina) mengawasi pasokan kebutuhan pokok dan bahan bakar. Laju tekanan inflasi pada Februari relatif rendah, yaitu sebesar 0,21 persen (month to month) jauh lebih rendah adri rata-rata, dan perlu dipertahankan. Namun demikian, fluktuasi harga minyak mentah dunia dan ketersediaan bahan pokok juga ikut berpengaruh terhadap laju inflasi.
5. Berdasarkan data BPS jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 9,4 juta orang. Jumlah ini akan sangat mungkin bertambah mengingat pertumbuhan ekspor yang negative karena Negara tujuan ekspor (AS, jerman, Prancis, Inggris, dan Jepang) mulai menurunkan permintaannya berakibat lemahnya daya beli. Angka pengangguran akan melampaui 10 juta dalam Maret ini, bila tidak segera diantisipasi dalam bentuk pembukaan lapangan kerja baru secara massif, atau memberikan stimulus bagi perusahaan yang berencana akan melakukan restrukturisasi pegawai dalam bentuk PHK. Oleh karenanya, sebagai kebijakan awal, pemerintah perlu mengimbau otoritas perbankan (BI) agar terus menurunkan suku bunganya demi stimulus kegiatan ekonomi. Sampai minggu pertama maret, bungan acuan BI Rate, adalah 7,75 persen. Angka tersebut, meski relative baik sebaiknya tetap diupayakan turun.
6. Penurunan kinerja ekspor akan terus berlanjut dan berimplikasi terhadap tekanan pada neraca pembayaran Indonesia. Dampak yang paling terlihat dan terasa adalah penurunan ekspor sector-sektor primer, seperti kelapa minyak sawit dan karet, yang selama ini merupakan penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Angka pertumbuhan sebesar 4-4,5 persen dalam tahun 2009 jauh dari cukup untuk menyerap pengangguran dan pengentasan masyarakat miskin di Indonesia. Oleh karena itu, penggunaan dana stimulus diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja melalui pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan sarana jalan dan perumahan murah. Departemen Pekerjaan Umum menyerap alokasi dana terbesar dari stimulus fiscal 2009.
7. Dampak positif Pemilu. Dengan banyaknya dana yang dihimpun dalam penyelenggaraan Pemilu 2009 yang mencapai triliunan rupiah akan menstimulasi kegiatan ekonomi. Dapat dikatakan bahwa dalam bulan Maret dan April, arus capital flow akan sangat tinggi. Beberapa industry khususnya yang terkait langsung dengan periklanan, reklame, percetakan, komunikasi, hotel, restoran, garmen serta media cetak dan visual adalah beberapa kelompok yang merasakan langsung dampak “rejeki” pemilu. Masing-masing kelompok tersebut saling memberikan stimulus multiflier efek sehingga bersinergi dalam meningkatkan laju pertumbuhan setidaknya dalam dua bulan ke depan. Dengan demikian target pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 2009 sebesar 4 persen tidak terlalu sulit, sebagaimana Bank Indonesia merevisi target pertumbuhan ekonomi nasional pada 4 maret lalu.
8. Pemerintah perlu tetap menjaga cadangan devisi pada kisaran di atas posisi 50 miliar dolar AS, seperti pada bulan Maret. Dengan 50,4 miliar dolar AS yang dimiliki saat ini, diasumsikan akan mampu memenuhi 5 bulan kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah penjualan global bond Pemerintah sebesar 3 miliar dolar AS juga akan turun memperkuat cadangan devisa. Otoritas perbankan (BI) agar tetap berhati-hati dalam menjaga rupiah agar jangan sampai jumlah cadangan devisa terkuras. Pengalaman Rusia, Cina dan Jepang memberikan gambaran atas bagaimana pentingnya kehati-hatian dalam hal ini.
9. Pemerintah perlu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan stimulus fiscal dalam setiap bulan. Evaluasi tersebut dilakukan agar stimulus bisa berjalan dengan cepat dan tepat sasaran. Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dapat bertindak sebagai evaluator yang menilai kinerja departemen terkait atau Pemerintah Daerah dalam menyerap dan merealisasikan dana stimulus fiskal sehingga benar benar efektif tepat sasaran dan terukur.
