| Beban bagi pengguna jasa Berkaitan dengan artikel berjudul Kenaikan surcharge, simbol kekuasaan pelayaran asing di harian Bisnis Indonesia belum lama ini, saya ingin memberikan sedikit komentar. Mengingat kenaikan THC tersebut sosialisasnya tidak pernah disampaikan kepada pengguna jasa pelabuhan, apakah kami bisa memperoleh surat keputusan menteri atas kenaikan THC tersebut? Hal ini sangat penting karena dengan informasi kenaikan yang mendadak seperti ini anggota kami yang tergabung dalam Ikatan Eksportir Importir yang sebagaian besar orientasi ekspor merasa keberatan dan mempertanyakan ketidakjelasan informasi, hal tersebut tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap biaya ekspor yang sebelumnya telah berjalan dengan tarif lama. Idealnya sebelum diberlakukan agar disosialisasikan terlebih dahulu minimal satu bulan dan dengan alasan dan pertimbangan yang jelas mengapa tarif harus dinaikkan. Belum lagi CFS dan tarif gudang di Lini II yang tidak ada kejelasan dan komponen tarif yang diberlakukan tersebut untuk pekerjaan apa saja. Namun, sekarang pengusaha dibebani tarif THC pula. Sampai kapan para pengguna jasa diperlakukan semena-mena seperti ini. Amalia Status gedung parkir Hotel Alila Mengacu pada pemberitaan di halaman Megapolitan edisi 7 Agustus berjudul 7 Gedung parkir terancam di segel, kami dari manajemen Hotel Alila menyatakan hal itu tidak benar. Benar bahwa pada awal pemeriksaan sekitar empat bulan lalu Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) mendatangi gedung hotel dan menyatakan ada dua hal yang tidak sesuai dengan aturan. Sejak itu kami melakukan perbaikan dengan membangun wheel stopper, fence beam, pembuatan rambu, dan pengecatan pada bagian dinding tertentu. Pada 21 Juli Dinas P2B telah memberikan surat sertifikasi bahwa Alila telah memenuhi peraturan dan tingkat keselamatan. Thiva Kesavan *) Dalam berita Bisnis edisi 7 Agustus dan 8 Agustus, kami tidak menyebut Hotel Alila sebagai salah satu dari tujuh gedung yang terancam disegel. Kami hanya menjelaskan bahwa Hotel Alila hanya diperiksa oleh Dinas P2B bersama 21 gedung lainnya. Batalkan dan buat baru semua kontrak migas Blok Cepu jadi andalan utama pemerintah. Kandungan minyaknya terbukti sangat besar sekali. Karena itu sejak blok tersebut diusung ke permukaan, dan banyak pihak yang ramai memperebutkan hak pengelolaannya, saya sudah kemukakan sebaiknya blok ini dikelola pemerintah sendiri dengan memanfaatkan keahlian para ahli perminyakan dari dalam negeri. Namun, dengan desakan Amerika maka ExxonMobil menjadi pemenangnya. Blok Cepu mendapatkan fasilitas istimewa. Bentuk hak yang diberikannya juga berbeda, yakni Tac Plus yang jauh berbeda dengan KKKS ataupun PSC atau BOB. Tentu saja di dalamnya terdapat klausul yang menghadirkan cost recovery. Kembali saya uraikan sebaiknya cost recovery dihilangkan dari semua kontrak Migas karena hanya akan menjadi sarana pendongkrakan atau mark-up biaya oleh para kontraktor Migas, apakah dia berasal dari negeri sendiri ataupun dari negara lain. Pasalnya, apabila tetap mempertahankan cost recovery jangan diharap minyak yang mengalir bagaikan air bah dari Blok Cepu nantinya dapat dinikmati hasilnya oleh anak cucu bangsa ini. Taufik Karmadi |
September 09, 2008
PEMBACA MENULIS
