Muhammad Najib Azca
Disusun dalam rangka Pertemuan Pelajar Indonesia:
“Indonesia Masa Depan – Peran Kaum Muda” di DenHaag, Juni 2007
Abstrak
Indonesia pasca Orde Baru menyisakan problem sistemik di bidang politik pertahanan dan keamanan, terutama karena
warisan perang kemerdekaan dan watak otoritarian pada rezim-rezim sebelumnya, baik “Demokrasi Terpimpin” pada era
Sukarno dan “Birokratik-Otoriter” pada era Suharto. Bidang pertahanan & keamanan yang dimaksud disini adalah bidang
politik tata-pemerintahan yang terkait dengan fungsi-fungsi keamanan dan pertahanan, khususnya menyangkut lembaga
kepolisian dan angkatan bersenjata. Tulisan ini berisi gagasan tentang visi dan strategi transformasi di bidang politik
pertahanan dan keamanan dalam rangka membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.
Kata kunci: keamanan, pertahanan, politik, pemerintahan, militer, polisi
KERANGKA DAN POKOK PIKIRAN
Analisa Kondisi
Analisa Masalah
1. Residu besar sumber daya politik militer (khususnya Angkatan Darat) dalam bidang-bidang non-pertahanan
Sebagai warisan dari keterlibatan dan peran besar militer dalam perjuangan kemerdekaan RI melalui perang gerilya,
militer (khususnya Angkatan Darat, AD) memiliki peran dan sumber daya politik dan ekonomi besar di bidang-bidang non
pertahanan (defense section). Peran dan sumber daya yang besar ini diteruskan selama kekuasaan Soekarno
(’Demokrasi Terpimpin’) dan semakin meluas dan dilembagakan selama rezim Suharto (’Oder Baru’). Peran dan sumber
daya politik besar itu antara lain tercermin dalam hal-hal berikut: (1) terlembaganya lembaga dan struktur komando
teritorial AD; (2) dominasi militer di lembaga-lembaga intelijen sipil negara; (3) jejaring luas yang dimiliki dan dibangun
oleh militer di ranah bisnis (ICG 2002).
2. Rendahnya profesionalisme dan ketersediaan sarana bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pertahanan bagi militer
INDONESIA MASA DEPAN
http://indonesiamasadepan.net Menggunakan Joomla! Generated: 26 September, 2008, 07:58
Sebagai akibat dari luas dan besarnya peran-peran non-pertahanan yang dilakukan oleh militer dalam kurun yang
panjang, lembaga militer tidak sempat membangun kultur profesional sebagai angkatan bersenjata. Sebagian besar
energi dan kapasitas yang dimiliki oleh lembaga militer justru dicurahkan ke dalam bidang-bidang non-kemiliteran. Hal ini
diperburuk oleh strategi pengembangan peralatan pertahanan yang hanya bertumpu di sektor darat semata, yang
mengakibarkan sektor laut dan udara mengalami kemandegan.
3. Struktur dan budaya lembaga kepolisian yang berwatak sentralistik dan militeristik
Sebagai akibat dari posisi kelembagaan untuk kurun yang panjang berada di bawah angkatan bersenjata dan sistem
pemerintahan yang sentralistis, maka lembaga kepolisian RI memiliki struktur dan budaya lembaga yang berwatak
sentralistik dan militeristik. Struktur dan budaya lembaga semacam itu tentu saja tidak kompatibel dengan
perkembangan sosial, ekonomi dan politik Indonesia kontemporer yang mengalami perubahan menjadi lebih demokratis
dan bercorak desentralistis.
4. Profil dan kinerja lembaga kepolisian yang buruk, korup dan tidak profesional
Sebagai akibat turunan dari struktur dan budaya lembaga kepolisian yang berwatak sentralistik dan militeristik, profil dan
kinerja lembaga kepolisian RI tergolong buruk, korup dan tidak profesional. Hal ini tercermin pada rendahnya tingkat
pelayanan kepada masyarakat, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian serta tingginya
pelanggaran HAM dan hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan (PSKP-UGM 1999).
Analisa Potensi
1. Perubahan sistem politik pasca Order Baru yang berorientasi demokratis
Sebagai hasil dari dinamika internal maupun eksternal yang tinggi dan panjang, maka telah terjadi perubahan sistem
politik di Indonesia dari yang bersifat otoriter dan sentralistik menjadi lebih demokratis dan desentralistis. Perubahan
sistem politik ini membuat terbukanya peluang dan ruang partisipasi dan kontrol yang lebih besar dari warga negara
dalam proses politik, baik melalui mekanisme kelembagaan politik maupun melalui peran-peran media massa dan
masyarakat warga (civil society).
2. Munculnya generasi baru di lembaga militer dan kepolisian yang berorientasi professional dan berwatak demokratis
Sebagai hasil dari proses interaksi sosial dan politik yang semakin luas dan intensif dengan perkembangan lingkungan di
sekitarnya, muncul generasi baru di lembaga milter dan kepolisian yang berorientasi profesional dan berwatak
demokratis. Generasi baru ini bisa menjadi modal dan sumberdaya dalam proses reformasi dan transformasi
kelembagaan di lembaga-lembaga tersebut, khususnya melalui proses kerjasama dan kemitraan (partnership) dengan
elemen-elemen progresif dari masyarakat warga (civilsociety).
3. Menguatnya kapasitas dan kompetensi dalam kalangan masyarakat warga (civil society) untuk berpartisipasi dalam
masalah pertahanan dan keamanan
Sebagai hasil proses sosial politik yang panjang, kalangan masyarakat warga (civil society) telah mengalami
perkembangan secara cukup signifikan khususnya dalam penguatan kapasitas dan kompetensi pengetahuan dan
INDONESIA MASA DEPAN
http://indonesiamasadepan.net Menggunakan Joomla! Generated: 26 September, 2008, 07:58
keahlian dalam bidang pertahanan dan keamanan. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengetahuan dan keahlian
dalam bidang keamanan dan pertahanan ini akan menjadi sumberdaya yang penting dalam penyelenggaraan fungsifungsi
kontrol dan pengawasan (oversight) yang dilakukan oleh warga negara, baik dalam melalui kelembagaan politik
maupun melalui kelembagaan kemasyarakatan.
Analisa Trend
1. Gelombang demokratisasi global
Muncul gelombang demokratisasi berskala masif di aras global telah membuat proses penyebaran dan pengembangan
nilai-nilai dan lembaga-lembaga demokratis menjadi semakin kuat dan kondusif (Huntington 1999). Sementara itu, di sisi
lain, penyebaran dan pengembangan nilai-nilai dan lembaga-lembaga otoritarian menjadi semakin mengalami kesulitan
dan mendapatkan banyak kendala dan hamabatan. Situasi dan konteks makro ini menjadi arus dan kecenderunan
global yang mempengaruhi dan mewarnai perkembangan di bidang keamanan dan pertahanan.
2. Berkembangnya bentuk-bentuk baru gangguan keamanan non-tradisional
Salah satu bentuk kecenderungan baru di tingkat global di bidang kemanan dan pertahanan adalah berkembangnya
bentuk-bentuk baru ancaman keamanan non-tradisional (non-traditional security threat). Bentuk-bentuk ancaman
keamanan non-tradisional ini, baik dalam bentuk terorisme, kejahatan terorganisir (organised crime), pembajakan
(piracy) hingga penyebaran virus HIV dan flu burung, membuat pembauran batas-batas teritori negara-bangsa serta
pemisahan urusan pertahanan dan keamanan. Sebagai akibatnya perlu dilakukan redefinisi dan reformulasi pemisahan
sektor pertahanan dan keamanan serta peningkatan kerjasama dan kolaborasi melintasi batas-batas negara-bangsa.
3. Meningkatnya kerjasama pertahanan dan keamanan regional
Salah satu trend global lain di bidang pertahanan dan keamanan adalah meningkatknya peran kerjasama pertahanan
dan keamanan dalam skala regional. Sebagai akibat dari berubahnya konstelasi dan konfigurasi politik internasional
pasca Perang Dingin, dari Bi-Polar menjadi Uni-Polar dan/atau Multi-Polar, maka terjadi pula penyusunan keseimbangan
politik global yang baru, yaitu menguatnya kerjasama keamanan dan pertahanan di aras regional (regional bloc). Trend
penguatan kerjasama pertahanan dan keamanan di aras regional ini diperkirakan akan menjadi konteks makro yang
penting dalam perkembangan internasional mendatang.
4. Meningkatnya fungsi intelijen pertahanan di bidang ekonomi
Sebagai akibat dari meningkatnya peran sektor ekonomi sebagai determinan dalam perkembangan sosial politik dan
proses pengambilam kebijakan, maka fungsi dan kegiatan intelijen yang secara tradisional diperuntukkan bagi tujuantujuan
pertahanan dan keamanan pun semakin dilibatkan dalam pencapaian tujuan-tujuan ekonomi. Dengan demikian
salah satu trend makro global mendatang adalah terjadinya kolaborasi dan integrasi antara fungsi-fungsi intelijen di
bidang pertahanan dan di bidang ekonomi.
5. Antariksa menjadi domain kontestasi politik-militer dan ekonomi yang makin penting
INDONESIA MASA DEPAN
http://indonesiamasadepan.net Menggunakan Joomla! Generated: 26 September, 2008, 07:58
Selain matra darat, laut dan udara, ranah antariksa telah dan sedang menjadi domain kontestasi yang makin penting
baik secara militer maupun ekonomi. Superioritas penguasaan informasi, yang menjadi elemen kunci dalam strategi
militer maupun ekonomi, semakin tergantung pada penguasaan di ranah antariksa. Karena itulah dalam Visi 2020 NASA
tercantum agenda untuk menguasai ranah antariksa dari operasi militer dalam rangka melindungi kepentingan dan
invetasi nasional Amerika Serikat.
Strategi Transformasi
1. Pengembangan strategi dan kebijakan pertahanan yang berorientasi maritim dan dirgantara sesuai posisi dan
konstelasi geo-strategis Indonesia
Periode Masyarakat warga Penyelenggara Negara Sektor Bisnis
2007-2017 1. Melakukan advokasi bagi dilakukannya reformasi kelembagaan dan perundang-undangan menyangkut
TNI & Polri
2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi MW utk melakukan pengawasan dan kontrol thd TNI & Polri
3. Peningkatan kerjasama internasional MW di bidang pemantauan pertahananan & keamanan di tk regional
1. Reformasi kelembagaan dan perundang-undagan yg menempatkan TNI di bawah Dephan dan Polri di bawah
Depdagri/Depkeh
2. Penyusunan ’Buku Putih’ strategi dan kebijakan pertahanan dan keamanan RI yg mengubah titik berat pada sektor
maritim/udara
3. Peningkatan kerjasama internasional di bidang pertahananan di tk regional
4. peningkatan budget pertahanan secara gradual sesuai kemampuan APBN
1. Peningkatan kegiatan bisnis di sektor kelautan- perkapalan& dirgantara
2. Peningkatan kersama dan aliansi bisnis di bidang kelautan-perkapalan & dirgantara di tk regional
3.
2. Pengembangan strategi pertahanan yang diintegrasikan dengan strategi pengembangan ekonomi dan bisnis
Periode Masyarakat warga Penyelenggara Negara Sektor Bisnis
2007-2017 1. Melakukan kajian & advokasi bagi perubahan kebijakan strategi pertahanan yang diintegrasikan dengan
strategi pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial
2. Melakukan pengawasan dan pemantauan scr kritis & sistematis thd pola integrasi strategi pertahanan dan
pengembangan ekonomi
3. Meningkatan kerjasama internasional MW di bidang pemantauan ekonomi-pertahananan di tk regional
1. Mengintensifkan kajian2 interdispliner dlm bidang ’integrasi ekonomi-pertahanan’, khususnya di bidang intelijen
ekonomi-pertahanan
2. Merumuskan kebijakan baru yang lebih mengintegrasikan strategi pertahanan dengan strategi pengembangan
ekonomi nasional
INDONESIA MASA DEPAN
http://indonesiamasadepan.net Menggunakan Joomla! Generated: 26 September, 2008, 07:58
3. Meningkatan kerjasama internasional di bidang ekonomi-pertahananan di tk regional
4. Meningkatan budget kajian& implementasi ekonomi-pertahanan secara gradual sesuai kemampuan APBN
1. Menyokong scr finansial maupun teknis upaya2 kajian pengintegrasian strategi pertahanan dg strategi
pengembangan ekonomi-bisnis.
2. Membentuk gugus strategis intelijen ekonomi di masing-masing lembaga bisnis yg selanjutnya melakukan fungsi2
sinergis
3. Meningkatan kersama dan aliansi strategis di bidang bisnis dlm pengintegrasian strategi pertahanan dan
pengembangan ekonomi
3. Pengembangan lembaga kepolisian yang profesional, akuntabel dan bercorak dan berorientasi lokal (desentralistik)
Periode Masyarakat warga Penyelenggara Negara Sektor Bisnis
2007-2017 1. Melakukan kajian & advokasi bagi pengembangan lembaga kepolisian yg profesional, akuntabel &
bercorak & berorientasi lokal
2. Melakukan fungsi2 pengawasan & pemantauan terhadap kinerja lembaga kepolisian, baik di aras nasional mauoun
lokal.
3. Peningkatan kerjasama MW baik di aras lokal, nasional maupun internasional dlm bidang pengawasan & pemantauan
lembaga kepolisian
1. Pengembangan lembaga kepolisian melalui reformasi UU, struktur kelembagaan maupun budaya organisasi yg lebih
sesuai dg tuntutan profesionalisme, akuntabilitas & desentralisme
2. Reformulasi kebijakan keamanan dlm negeri menyesuaikan dg sistem politik & pemerintahan yg bersifat desentralistik.
3. Peningkatan kerjasama internasinal dlm peningkatan profesionalisme, akuntabilitas serta penyesuaian dg sistem
politik-pemerintahan yg desentralistis
1. Menyokong upaya2 peningkatan profesionalisme & akuntabilitas lembaga kepolisian yg berorientasi & bercorak lokal.
2. Bekerjasama dg MW melakukan advokasi bagi pengembangan lembaga kepolisian yg profesional, akuntabel &
bercorak & berorientasi lokal
3. Bekerjasama dg MW melakukan fungsi2 pengawasan & pemantauan terhadap kinerja lembaga kepolisian, baik di
aras nasional mauoun lokal.
Visi Masa Depan
1. Indonesia memiliki system dan lembaga pertahanan yang kuat dalam menjaga kedaulatan negara dan sekaligus
menopang pengembangan ekonomi nasional
Indikator:
(1) Terumuskannya strategi dan kebijakan pertahanan nasional yang berorientasi maritim
INDONESIA MASA DEPAN
http://indonesiamasadepan.net Menggunakan Joomla! Generated: 26 September, 2008, 07:58
(2) Tersedianya sarana dan prasarana kemiliteran secara memadai sebagai penunjang pelaksanaan fungsi-fungsi
keamanan dan pertahanan nasional
(3) Terumuskannya kebijakan strategis pengintegrasian fungsi pertahanan dan fungsi pengembangan ekonomi
(4) Terjalinnya kerjasama yang baik antara elemen penyelenggara negara, masyarakat warga dan sektor bisnis dalam
penyelenggaraan fungsi-fungsi pertahanan yang bersinergi dengan pengembangan ekonomi secara akuntabel dan
bertanggung jawab
2. Indonesia memiliki system dan lembaga keamanan (kepolisian) yang professional, akuntabel dan bercorak
desentralistik
Indikator:
(1) Terbangunnya sistem dan lembaga kepolisian yang profesional, akutabel dan bercorak desentralistik
(2) Meningkatnya profil dan kinerja lembaga kepolisian yang baik, profesional, akuntabel dan bercorak desentralistik
(3) Terbangunnya dan terlembaganya peran pemantauan dan kontrol terhadap lembaga kepolisian dari masyarakat
warga dan sektor bisnis
Literatur
Azca, Muhammad Najib. (2004) Security Sector Reform, Democratic Transition, and Social Violence: The Case of
Ambon, Indonesia. Bonn: Berghof Research Center for Constructive Conflict Management; available at
http://www.berghof-handbook.net
Huntington, Samuel, P. (1999). The Third Wave, Democratization in the Late Twentieth Century. Norman and London:
University of Oklahoma Press.
International Crisis Group (2000b). Indonesia: Keeping The Military Under Control. Available:
http://www.crisisweb.org/projects/asia/indonesia/reports/A400054_05092000.pdf [19 April 2001]
International Crisis Group (2001). Indonesia: National Police Reform. Available:
http://www.crisisweb.org/projects/asia/indonesia/reports/A400054_05092001.pdf [19 April 2001]
Kadi, Saurip (2000). TNI-AD Dahulu, Sekarang, dan Masa Depan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Tim Pokja Propatria (2004) Rekomendasi Arah Kebijakan Keamanan Dalam Negeri 2004-2009. Jakarta
Propatria Institute (2004) Arah Kebijakan Pertahanan Negara 2004-2009. Jakarta
INDONESIA MASA DEPAN
http://indonesiamasadepan.net Menggunakan Joomla! Generated: 26 September, 2008, 07:58
Propatria Institute (2004) Rekomendasi Arah Kebijakan Keamanan dan Ketertiban Umum 2004-2009. Jakarta
Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada dan Dinas Penelitian dan Pengembangan Markas
Besar Kepolisian Republik Indonesia. (1999). Profil Profesionalisme dan Kinerja Polri: Sebuah Riset Eksploratif.
Yogyakarta, Jakarta: Author.
Sukma, Rizal & Prasetyono, Edy. (2003). Security Sector Reform in Indonesia: The military and the Police. Working
Paper 9. The Hague: Neterherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’.
United States Space Command (1997) Vision for 2020
Available at: http://www.spacecom.af.mil/usspace
